Denpasar, Bali - Isu mengenai Laut China Selatan kembali menghangat setelah Presiden Prabowo Subianto lawatan ke Beijing dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Usai pertemuan, Prabowo dan Xi Jinping membuat pernyataan bersama.

Butir ke-9 pernyataan bersama itu menyebutkan Indonesia dan China mencapai kesepahaman tentang pengembangan bersama di wilayah-wilayah yang saat ini berada dalam situasi tumpang tindih klaim.

Kedua negara sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama yang bertujuan meningkatkan kerja sama dengan prinsip saling menghormati, setara, saling menguntungkan, sesuai dengan peraturan hukum masing-masing.

Poin itu mendapat kritik dari beberapa pakar karena dinilai menunjukkan perubahan sikap pemerintah soal Laut China Selatan.

Salah satu kritik datang dari Guru Besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Ia menduga wilayah yang tumpang tindih itu adalah perairan yang dikenal sebagai Laut Natuna Utara.

Perairan itu bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan sembilan garis putus atau nine dash line China. Seiring berjalannya waktu, jumlah garis berubah-ubah, tapi masyarakat internasional lebih mengenalnya sebagai nine dash line.

Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas sepuluh [dulu sembilan] garis putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan

Ucap Hikmahanto